Pengeluaran APBN 2006 Boros

Posted: April 15, 2011 in Uncategorized

Pegeluaran APBN 2006 Boros

Beberapa pos pengeluaran yang terdapat dalam APBN 2006 dinilai sebagai pemborosan uang negara. Triliunan rupiah bisa dialihkan bagi pembukaan lapangan kerja bila penghematan dilakukan.

Berbeda dari DPR yang tidak mau ambil pusing dengan penolakan masyarakat atas kenaikan tunjangan mereka, pemerintah terlihat masih memiliki kepekaan. Ketika kritikan keras bermunculan atas kenaikan anggaran operasional kepresidenan sebesar 57 persen, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung meminta anggaran itu direvisi [baca: Unit Kepresidenan Diinstruksikan Mengurangi Anggaran]. Hasilnya, dari sekitar Rp 1 triliun lebih pada awalnya, kini menjadi sekitar Rp 900 miliar atau hanya naik 11 persen dari tahun lalu.

Beberapa pos pengeluaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 memang dinilai banyak kalangan terlalu boros. Salah satu pemborosan yang sangat disayangkan terjadi di DPR, tempat berkumpulnya orang-orang yang harusnya mendahulukan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Seperti dikatakan oleh salah seorang anggota DPR yang juga pengamat ekonomi, Drajad Wibowo, dia sebenarnya sudah mengusulkan agar pos tunjangan sebesar Rp 10 juta itu dikeluarkan saja dari APBN. “Tapi, usulan itu tidak populer di kalangan anggota Dewan,” akunya terus terang.

Selain pemborosan anggaran, utang luar negeri Indonesia tahun 2006 dinilai masih kurang untuk bisa membiayai anggaran. Jumlah utang sebesar US$ 3,5 miliar seharusnya ditambah menjadi sekitar US$ 5 miliar agar nilai tukar rupiah tidak makin tertekan tahun depan. Sementara defisit anggaran yang masih sekitar 0,7 persen seharusnya masih bisa dikurangi hingga 0,5 persen dari APBN. Itulah yang membuat APBN 2006 masih sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Kelemahan lain dari penghitungan anggaran ini adalah pemborosan di beberapa lembaga pemerintah. Anggaran untuk Departemen Pekerjaan Umum misalnya, masih dinilai terlalu tinggi. Apalagi di departemen ini potensi kebocoran sangat besar. Dari Rp 13,2 triliun anggaran departemen ini untuk tahun 2006, sebenarnya masih bisa dihemat sebesar Rp 2,9 triliun.

Jika 32 departemen dan kantor kementerian lain ikut melakukan penghematan, bukan tidak mungkin triliunan rupiah lagi bisa dialihkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Seharusnya, para menteri sebagai pembantu presiden bisa mencontoh lembaga kepresidenan, dengan cara meminta pengurangan anggaran di departemennya

Catatan: Sumber : http://www.liputan6.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s