REVIEW JURNAL 5

Posted: November 7, 2011 in Uncategorized

 

Review Jurnal

Sholikin: 26210531,                                      http//26210531.student.gunadarma.ac.id

Ryan Adi Putra :26210292 ,                         http//26210292.student.gunadarma.ac.id

Raden Bambang Sumatri: 25210513,           http//25210513.student.gunadarma.ac.id

Heru Setiawan : 23210288                            http//23210288.student.gunadarma.ac.id

Zulfadli : 28210837                                        http//28210837.student.gunadarma.ac.id

 

 

PENGKAJIAN PEMUSATAN PENGEMBANGAN KOPERASI

BIDANG PEMBIAYAAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

 

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini: (1) untuk menyusun pengembangan koperasi pusat kabupaten
domain anggaran, (2) untuk memberi masukan kepada administrator Kabupaten dalam usahanya untuk menciptakan
slimate kondusif untuk pengembangan koperasi. Penelitian ini dilakukan di 20
provinsi. Metode studi yang terdiri dari studi pustaka, data primer dan sekunder
pengumpulan, analisis studi dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: teoris, dan exepertise
validitas. Berdasarkan hasil studi, kita dapat menyimpulkan bahwa model alternatif untuk koperasi
pengembangan pusat dalam domain budegetary kabupaten adalah: (1) Model kerjasama antar
koperasi adalah dengan operasi waralaba (toko non profit), (2) Model koperasi sekunder,
(3) model kerjasama antara koperasi sekunder dan bank, (4) orang pengkreditan
bank, (5) kerjasama bank primer dan Swamitra / kemitraan bank.

 

Metodologi dan Kajian

 

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi 20 propinsi yaitu : Sumut, Jatim, Bali, Sulut, Sumbar,

Sultra, Kalteng, Kaltim, Sumsel, Bengkulu, Riau, NTT, NTB, Babel, Sulsel, Kalbar,

Sulteng, Jabar, Jateng, Kalsel.

2. Metode dan Analisis Pengkajian

Metode pengkajian berupa studi pustaka dan pengumpulan data primer maupun

sekunder yang berkaitan dengan potensi daerah yang dapat ditangani koperasi, sentrasentra

produksi rakyat yang dapat dikembangkan, ketersediaan lembaga keuangan,

lembaga-lembaga pendukung pengembangan KSP/USP dan perkembangan KSP/USP,

serta model-model pemusatan koperasi di masing-masing Kabupaten/Kota.

Kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Faktor Pendukung (Driving Forces)

Peran KSP/USP

dalam Pemusatan

Pengembangan

Bidang Pembiayaan

Kinerja

KSP/USP

sebagai

Lembaga

Keuangan

Kinerja

KSP/USP

sebagai

Koperasi

Faktor Penghambat (Restraining Forces)

Model Pemusatan

Koperasi Pembiayaan

Analisis pengkajian dilakukan dengan beberapa cara, baik melalui induksi data,

deduksi berdasarkan teori-teori yang relevan, maupun dengan validasi experties. Dengan

demikian, analisis pengkajian lebih bersifat pendalaman berpikir kualitatif sesuai dengan

keperluan untuk merumuskan model-model yang dipandang optimal bagi pengembangan

pemusatan koperasi di bidang pembiayaan.

Perumusan model meliputi beberapa substansi pokok dan penting sebagai solusi

pengkajian yaitu : (1) perumusan pemusatan kegiatan di bidang jasa keuangan, (2)

perumusan pemusatan kegiatan di bidang jasa non keuangan, dan (3) kelembagaan

pemusatannya.

 

Isi

1. Kasus Kelompok Koperasi Bhakti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Sampai dengan bulan Juni 2004 jumlah KSP/USP di Kabupaten Pati sebanyak

75 unit dengan anggota 59.160 orang. 27 unit diantaranya termasuk dalam klasifikasi unit papan atas, 11 unit papan tengah dan 37 unit papan bawah.

Bhakti Group adalah kumpulan dari beberapa koperasi yang menghimpun dirinya

menjadi kelompok dengan tujuan memudahkan pengaturan likuiditas dana yang dikelola

oleh masing-masing koperasi anggotanya. Bhakti Group dipimpin oleh Bapak

Abdurahman Saleh dan 7 orang rekannya dalam 24 tahun berkembang dan berhasil

menghimpun aset sebesar Rp. 126 milyar, sedangkan anggota yang berhasil dihimpun

143.674 orang dengan karyawan 5.000 karyawan tetap.

Adapun beberapa kiat yang dijalankan manajemen Bhakti Group untuk mencapai

keberhasilannya adalah :

  •  Komitmen yang kuat di tingkat top manajemen untuk membangun sebuahkoperasi sesuai dengan hakekat utamanya yaitu dari anggota untuk anggota membangun koperasi yang dilandasi dengan kejujuran dan kemajuan bersama baik anggota maupun pengurus.
  •  Sistem prekrutan tenaga kerja dilakukan secara terpusat dan ketat baik ditinjaudari kemampuan teknis maupun non teknis. 
  •  Prestasi karyawan dihargai dengan baik, dimana manajemen menganutfalsafah pengurus/karyawan tidak boleh miskin tapi juga tidak boleh kaya.
  • Untuk menghindari benih kecurangan, maka setiap periode tertentu diadakan rotasi antar cabang bagi karyawan, setiap karyawan baru akan dibaiat (disumpah) untuk mau bekerja dengan jujur, jika ditemukan kecurangan, manajemen tidak akan segan-segan memecat bahkan kasusnya diajukan ke pengadilan.
  • Untuk mencegah pindahnya anggota, maka tiap anggota tidak boleh keluar masuk seenaknya. Anggota hanya diperbolehkan keluar satu kali.
  •  Dana yang dikelola secara profesional sehingga anggota dapat mengambilkapan saja.
  •  Manajemen menganut falsafah .mudah, cepat dan meriah., Mudah artinyaprosedur menabung maupun meminjam dilakukan dengan semudah mungkin bahkan dengan sistem jemput bola. Cepat artinya administrasi diusahakan tidak bertele-tele. Meriah artinya  jumlah tabungan pada kisaran kecil sampai menengah.

 

2. Kasus KSP BTM (Baitul Tamwil Muhammadiyah) di Kabupaten Pekalongan

Di Kabupaten Pekalongan terdapat koperasi yang layak dinyatakan berhasil

dalam bidang KSP, bahkan telah melebarkan sayapnya ke daerah lain. Koperasi Simpan

Pinjam tersebut berbentuk Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Didirikan tanggal 5

Januari 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 25 juta, kelembagaan awalnya berbentuk

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bawah Yayasan Binaan Baitul Maal

Muhammdiyah (YBBMM) sebagai partisipan Proyek Hubungan Bank Indonesia dan

Kelompok Swadaya masyarakat (PHBK). Dengan adanya UU Nomor 29 tahun 1999

yang antara lain mengahapus PHBK, maka kelembagaannya berubah menjadi Badan

Hukum Koperasi, tepatnya Koperasi Simpan Pinjam dan dikelola dengan menggunakan

sistem syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil. Pendirian BTM Wiradesa ini

dilatarbelakangi oleh terbatasnya akses permodalan bagi usaha mikro di Kabupaten

Pekalongan. Sampai dengan September 2004, dana masyarakat yang berhasil mencapai

Rp. 2 milyar lebih dengan total aset Rp. 3 milyar lebih, sedangkan jumlah pinjaman

yang diberikan pada periode yang sama sebesar Rp. 2,5 milyar lebih.

Untuk mempermudah pengelolaan dana dan sebagai penyangga likuiditas, maka

dari beberapa BTM membentuk koperasi sekunder berupa berupa Pusat KSP BTM

Wiradesa. Untuk menghindari perebutan nasabah (anggota) maka ada klasifikasi ukuran

pinjaman.Sistem peminjaman dana dari koperasi sekunder ke koperasi primer ada dua yaitu : sistem channeling dan sistem sindikasi. Perbedaannya adalah sistem channeling 100% dana pinjaman berasal dari koperasi sekunder dengan bagi hasil 20% bagi hasil keuntungan untuk koperasi primer dan 80% untuk koperasi sekunder, sedangkan sistem sindikasi dana pinjaman

tidak 100% dari koperasi sekunder, namun terbagi antara koperasi sekunder dan koperasi

primer dengan proporsi pinjaman tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembagian keuntungan diberikan sesuai dengan besarnya proporsi jumlah pinjaman.

Model Pemusatan

Dengan memperhatikan perkembangan koperasi di lapangan, model kelembagaan

pemusatan koperasi dapat berupa kerjasama antar koperasi primer dengan pola waralaba

(franchising), koperasi sekunder, kerjasama koperasi sekunder dengan bank, kerjasama

koperasi primer dengan bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1) Model Kerjasama antar Koperasi Primer dengan Pola Waralaba

Model pengembangan koperasi seperti yang terjadi pada kelompok Koperasi

Bhakti di Kabupaten Pati merupakan suatu pola kerjasama antar koperasi primer.

Walaupun merupakan suatu pola kerjasama yang menjadikan kelompok koperasi bhakti

dikembangkan dan dikelola secara tertib dan terkoordinasi, namun antar koperasi dalam

kelompok koperasi bhakti tidak memiliki kontrak kerjasama secara eksplisit. Koordinasi

pengelolaan dan pengembangan terjadi berkat adanya standarisasi dan sinkronisasi

pengelolaan dan bahkan terdapat suatu kesatuan komando dalam pengelolaan dan

pengembangan koperasi.

Potensi keunggulan model kerjasama antar Koperasi seperti Kelompok Koperasi

Bhakti sebagai suatu pola atau kelembagaan pemusatan pengembangan pembiayaan

antara lain sebagai berikut :

(1) Standarisasi dan sinkronisasi dapat lebih mudah dilakukan dengan

standarisasi karyawan dan standarisasi sistem dan prosedur, serta

sinkronisasi atau kesatuan komando manajemen.

(2) Pengembangan koperasi baru relatif lebih mudah dilakukan dengan adanya

karyawan terlatih yang siap ditugaskan pada koperasi baru.

(3) Dengan karyawan yang terlatih dan aktif jemput bola maka memungkinkan

penetrasi perluasan anggota yang berarti perluasan pasar dan peningkatan

pangsa pasar.

(4) Walaupun antar Koperasi Bhakti terdapat standarisasi dan sinkronisasi

manajemen, masing-masing koperasi sepenuhnya dimiliki oleh anggotanya

yang sebagian besar berada pada sekitar koperasi berada.

(5) Keterbatasan Bhakti menganut keanggotaan secara terbuka dan sukarela

sehingga memungkinkan loyalitas anggota secara alami dan berkelanjutan

serta sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi.

(6) Mengingat memiliki catatan kinerja baik (track record) yang cukup panjang

dan memiliki brand name yang cukup dikenal, pola koperasi bhakti memiliki

peluang sebagai suatu sistem waralaba manajemen koperasi simpan pinjam

yang dapat diaplikasikan pada pengembangan koperasi simpan pinjam.

 

2) Model Koperasi Sekunder

Dengan pola koperasi sekunder pada dasarnya seluruh kegiatan yang diperlukan

untuk mendukung pengembangan koperasi primer dilakukan oleh koperasi sekunder

secara berjenjang dari tingkat daerah, wilayah, nasional dan internasional. Fungsifungsi

kegiatan pemusatan pengembangan koperasi bidang pembiayaan meliputi bidang

keuangan yang terdiri atas penghimpunan dan penyaluran dana melalui silang pinjam

(interlanding) dan pengelolaan resiko maupun bidang non jasa keuangan yang terdiri

atas konsultasi manajemen simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan

audit, pengadaan sarana usaha dan audit.

Keungulan koperasi sekunder sebagai model pemusatan pengembangan koperasi

adalah :

(1) Struktur dan sistemnya telah tersedia, baik secara lokal, nasional maupun

internasional sehingga tinggal masalah penerapan.

(2) Penerapan koperasi sekunder sebagai model pemusatan lebih menjamin

penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga lebih menjamin

terwujudnya cita-cita koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan dan

kemandirian ekonomi anggota koperasi.

 

3) Model Bank Perkreditan Rakyat

Pemusatan pengembangan koperasi dengan model Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) terutama dimaksudkan agar memiliki kemampuan atau keleluasaan yang lebih

besar dalam penghimpunan dana masyarakat dan sekaligus keleluasaan dalam

penyaluran dana. Dengan bentuk BPR, sebagai bank, memiliki kewenangan untuk

menghimpun dana ke masyarakat, tidak hanya kepada anggotanya.

Keunggulan BPR sebagai model pemusatan pengembangan koperasi antara

lain adalah :

(1) Memiliki kepercayaaan kemampuan yang efektif dan dalam menghimpun dana

baik dana dari masyarakat, maupun dana dari lembaga keuangan sebagai

konsekuensi bentuknya berupa bank.

(2) Merupakan sarana yang legal dan sehat untuk menyalurkan dana kepada

masyarakat, terutama apabila koperasi anggota atau pemegang saham dalam

keadaan kelebihan dana.

(3) BPR yang harus mengikuti ketentuan perbankan yang ketat dapat menjadi

referensi yang baik dalam mengembangkan tata kelola yang baik (good

corporate governance) bagi koperasi yang dikembangkan.

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

114

4) Model Kerjasama Koperasi Sekunder dangan Bank

Model kerjasama koperasi sekunder dengan bank umum adalah sebagaimana

yang terjadi pada koperasi-koperasi di lingkungan pegawai negeri, Tentara Nasional

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Bank Kesejahteraan

Ekonomi. Dalam hal ini induk-induk koperasi tersebut sperti KPRI, Inkopad, Inkopau,

Inkopal, dan Inkopol mengadakan kerjasama dalam penyaluran dana dari Bank

Kesejahteraan Ekonomi untuk anggota-anggota koperasi.

Keunggulan model ini adalah :

(1) Ketersediaan dana yang diperlukan oleh anggota koperasi dari Bank

Kesejahteraan Ekonomi.

(2) Kemampuan penghimpunan dana masyarakat maupun dana dari lembaga

keuangan lain melalui Bank Kesejahteraan Ekonomi.

5) Model Kerjasama Koperasi Primer dengan Bank Pola Swamitra

Kerjasama koperasi primer dengan bank Bukopin dalam bentuk pola Swamitra

merupakan model pemusatan kegiatan pengembangan koperasi dengan kerjasama

koperasi primer dengan bank. Dengan pola ini, Bukopin menyediakan sistem dan

aplikasi manajemen simpan pinjam koperasi, termasuk pengadaan dan pelatihan

sumberdaya manusia, aplikasi teknologi informasi, sistem manajemen operasi simpan

pinjam, pendampingan dan supervisi simpan pinjam dan standarisasi produk simpanan

dan pinjaman, serta cadangan likuiditas koperasi simpan pinjam.

Keunggulan pemusatan pengembangan koperasi dengan model kerjasama antar

koperasi primer dan bank pola Swamitra, antara lain :

(1) Terdapat paket dukungan pengembangan KSP/USP secara lengkap sehingga

memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.

(2) Terdapat sistem supervisi dan pengendalian secara seketika (on line) oleh

bank.

(3) Terdapat jaminan cadangan likuiditas yang disediakan secara bertingkat, baik

di koperasi maupun di bank.

(4) Terdapat standarisasi sistem dan produk sehingga lebih memungkinkan

dikembangkan jaringan kerjasama.

(5) Memiliki kredibilitas yang tinggi dalam penghimpunan dana berkat dukungan

citra bank pendukungnya.

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

(1) Sentra-sentra usaha yang dipandang perlu sebagai sentra usaha unggulan

adalah berupa sentra usaha yang bergerak di bidang pertanian, industri

makanan dan minuman, industri kerajinan, industri kerajinan tekstil dan

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

115

konveksi rakyat. Sebagian dari pengusaha dalam sentra tersebut berupa

usaha mikro, yang memiliki kesamaan bahan baku atau teknologi dan tidak

melakukan kegiatan pemasaran bersama atau pengadaan bahan baku

bersama.

(2) Kebutuhan pembiayaan usaha dalam sentra pada dasarnya lebih tepat

dipenuhi oleh lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam, karena

kebutuhan dana berskala kecil dan sendiri-sendiri.

(3) Kegiatan pemusatan pengembangan koperasi dalam bidang pembiayaan

meliputi jasa keuangan dan jasa non keuangan meliputi konsultasi manajemen

simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan, akuntansi dan audit, pengadaan

sarana usaha dan advokasi.

(4) Alternatif model pemusatan pengembangan koperasi bidang pembiayaan pada

tingkat Kabupaten/Kota adalah : (a) kerjasama antar koperasi dengan pola

waralaba, (b) koperasi sekunder, (c) kerjasama koperasi sekunder dengan

bank, (d) Bank Perkreditan Rakyat, (e) kerjasama koperasi primer dan bank

dengan pola Swamitra.

2. Saran

Model pemusatan pengembangan koperasi di suatu Kabupaten/Kota tidak harus

dalam bentuk satu model, dapat terdiri atas dua model tersebut diatas dengan maksud

agar dapat mempertahankan ciri masing-masing keunggulannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

______, 2003. Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Kantor Kementerian

Koperasi dan UKM. Jakarta.

Arief, Sirtua, 1997. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia : Pemberdayaan Rakyat

dalam Arus Globalisasi. CPSM, Bandung.

Arifin, B. 2004. Menterjemahkan Keberpihakan terhadap Sektor Pertanian : Suatu

Telaah Ekonomi Politik. Dalam : Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan

Restrukturisasi Pertanian. PERHEPI. Jakarta.

INFOKOP. 2002. Koperasi Menuju Otonomisasi. Jakarta.

Korten, David C., 1980. Community Organization and Rural Development : A Learning

Process Approach. Dalam Public Administration Review, No.40.

Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2002. Kemiskinan Tanggung Jawab Siapa?.

Jakarta.

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

116

Krisnamurthi, B., 2003. Analisis Grand Strategy Pembangunan Pertanian :

Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis dan Implementasi Pembangunan

Pertanian. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Evaluasi Kinerja

Pembangunan Pertanian. Jakarta.

Prijadi, dkk. 2002. Pengembangan KSP dan USP Koperasi sebagai Lembaga Keuangan.

Yayasan Studi Perkotaan. Jakarta.

Soetrisno, N. 2003. Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial. STEKPI.

Jakarta.

Wibowo, R. 1999. Refleksi Teori Ekonomi Klasik dalam Manajemen Pemanfaatan

Sumberdaya Pertanian pada Milenium Ketiga. Dalam Refleksi Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

 

Sumber : http://www.smecda.com/kajian/files/Jurnal_Nomor%202%20Tahun%20I_2006/09_Pengkajian_Pemusat_Pengem_Kop_Bid_PBiaya.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s